Dasar Hukum Berdirinya ULP IPB

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
  2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
  3. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
  4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
  5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 006/I3/LK/2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa IPB;
  6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 007/I3/KP/2011 tentang Pengangkatan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa IPB;
  7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 039/IT3/LK/2013 tentang Penugasan Personalia Kelompok Kerja dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor.